Menurut sumber yang
dikutip dari Wikipedia, Panama Papers (terjemahan bebas: Dokumen Panama) adalah
kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan
asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih
dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan
direkturnya. Dokumen tersebut mencantumkan nama pemimpin lima negara Argentina,
Islandia, Arab Saudi, Ukraina, dan Uni Emirat Arab serta pejabat pemerintahan,
kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah kepala pemerintahan sekitar 40 negara
lainnya, termasuk Brasil, Cina, Perancis, India, Malaysia, Meksiko, Malta,
Pakistan, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah, dan Britania Raya. Sementara
Amerika Serikat tidak ada karena Amerika Serikat sendiri memiliki beberapa
negara bagian yang sudah dianggap sebagai surga pajak seperti Delaware, Nevada,
dan Kepulauan Virgin.
Rentang waktu dokumen ini
dapat ditelusuri hingga tahun 1970-an. Dokumen berukuran 2,6 terabita ini
diberikan oleh seorang sumber anonim kepada Süddeutsche Zeitung pada bulan
Agustus 2015 dan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Dokumen bocoran ini kemudian disebarkan kepada dan dianalisis oleh kurang lebih
400 wartawan di 107 organisasi media di lebih dari 80 negara. Laporan berita
pertama berdasarkan dokumen ini bersama 149 berkas dokumennya diterbitkan pada
tanggal 3 April 2016. Daftar lengkap perusahaan yang terlibat akan dirilis pada
awal Mei 2016.
Latar belakang
Mossack Fonseca adalah
badan hukum dan penyedia jasa perusahaan asal Panama yang didirikan tahun 1977
oleh Jürgen Mossack dan Ramón Fonseca. Perusahaan ini menyediakan jasa
pembentukan perusahaan di negara lain, pengelolaan perusahaan luar negeri, dan
manajemen aset. Perusahaan ini memiliki lebih dari 500 karyawan di 40 negara.
Badan ini beroperasi atas nama lebih dari 300.000 perusahaan yang kebanyakan
terdaftar di Britania Raya atau surga pajak milik Britania.
Mossack Fonseca bekerja
sama dengan lembaga-lembaga keuangan terbesar di dunia seperti Deutsche Bank,
HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, dan Commerzbank. Badan ini kadang
membantu nasabah bank tersebut membangun struktur yang rumit sehingga kolektor
pajak dan penyidik sulit melacak arus uang dari satu tempat ke tempat lain.
Sebelum kebocoran Panama Papers, majalah The Economist menyebut Mossack Fonseca
sebagai pemimpin industri keuangan luar negeri "penuh rahasia".
Walaupun begitu Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network) asal Inggris saat
menerbitkan Indeks Kerahasiaan Finansial mengemukakan bahwa Panama merupakan
peringkat ke-13 sebagai surga pajak dibawah Swiss, Hong Kong, dan Amerika
Serikat.
Isi
Bocoran ini terdiri dari
11,5 juta dokumen yang diterbitkan antara tahun 1970-an dan awal 2016 oleh
Mossack Fonseca dari Panama. The Guardian menjulukinya "badan hukum luar
negeri terbesar keempat di dunia".Data berukuran 2,6 terabita ini
mencantumkan nama 140 badan luar negeri yang memiliki hubungan dengan pejabat
negara. Bocoran dokumen ini dianalisis oleh wartawan di 80 negara. Gerard Ryle,
direktur International Consortium of Investigative Journalists, memperkirakan
bahwa bocoran ini akan menjadi "kejutan terbesar bagi industri ekonomi
bawah tanah" karena jumlah dokumen yang dibocorkan sangat banyak.
Tokoh
Laporan awal menyebutkan
hubungan uang dan kekuasaan antara beberapa tokoh politik ternama dan
kerabatnya. Presiden Argentina Mauricio Macri tercantum sebagai direktur
perusahaan dagang Bahama. Ia tidak mengungkapkan hal ini ketika masih menjabat
wali kota Buenos Aires; saat itu belum jelas apakah jabatan direktur
non-pemegang saham perlu diungkapkan ke publik. The Guardian melaporkan bahwa
bocoran ini mengungkapkan hubungan konflik kepentingan yang besar antara
seorang anggota FIFA Ethics Committee dan mantan wakil presiden FIFA Eugenio
Figueredo.
Beberapa pemimpin negara
disebutkan dalam Panama Papers, termasuk Presiden Argentina Mauricio Macri,
Khalifa bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab, Petro Poroshenko dari
Ukraina, Raja Salman dari Arab Saudi, dan Perdana Menteri Islandia Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson. Selain itu, ada pula mantan Perdana Menteri Georgia
(Bidzina Ivanishvili), Irak (Ayad Allawi), Yordania (Ali Abu al-Ragheb), Qatar
(Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani), dan Ukraina (Pavlo Lazarenko), serta mantan
Presiden Sudan Ahmed al-Mirghani dan Emir Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani.
Presiden Ukraina Petro
Poroshenko berjanji kepada masyarakat bahwa ia akan menjual perusahaan
permennya, Roshen, saat mencalonkan diri tahun 2014. Bocoran dokumen justru menunjukkan
bahwa ia malah mendirikan perusahaan holding luar negeri untuk memindahkan
bisnisnya ke Kepulauan Virgin Britania Raya. Atas tindakan tersebut, ia mampu
menghindari pajak di Ukraina senilai jutaan dolar Amerika Serikat.
Pejabat pemerintahan beserta
kerabat dekat dan teman dekat berbagai kepala pemerintahan dari kurang lebih 40
negara juga tercantum, termasuk pejabat pemerintah Aljazair, Angola, Argentina,
Azerbaijan, Botswana, Brasil, Kamboja, Chili, Cina, Republik Demokratik Kongo,
Republik Kongo, Ekuador, Mesir, Perancis, Ghana, Yunani, Guinea, Honduras,
Hongaria, Islandia, India, Israel, Italia, Pantai Gading, Kazakhstan, Kenya,
Malaysia, Meksiko, Maroko Malta, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Polandia,
Rusia, Rwanda, Arab Saudi, Senegal, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah Taiwan,
Britania Raya, Venezuela, dan Zambia. Meski awalnya dinyatakan bahwa Panama
Papers tidak mencantumkan warga negara Amerika Serikat, pernyataan tersebut
terbukti salah.
Nama Vladimir Putin
"tidak muncul di catatan manapun" menurut The Guardian, tetapi surat
kabar ini menerbitkan artikel utama tentang tiga teman Putin yang namanya
tercantum. The Guardian menulis bahwa keberhasilan bisnis teman-teman Putin "tidak
mungkin terjadi tanpa arahan dari Putin sendiri". Misalnya, surat kabar
ini mengutip Sergei Roldugin yang disebut-sebut sebagai "sahabat
baik" Putin. Rodulgin adalah pemain cello konser dan sudah mengaku bukan
pebisnis. Akan tetapi, Rodulgin "memegang serangkaian aset bernilai
sedikitnya $100 juta, bahkan lebih."
Data ini juga menunjukakn
bagaimana Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson memiliki aset
rahasia di bank-bank gagal Islandia yang disembunyikan di balik perusahaan luar
negeri. Bocoran dokumen menyebutkan bahwa ia bersama istrinya membeli
perusahaan luar negeri Wintris Inc. pada tahun 2007. ICIJ menyatakan bahwa
mereka membelinya "dari Mossack Fonseca lewat cabang Landsbanki di
Luksemburg, satu dari tiga bank terbesar di Islandia". Ia tidak mencantumkan
aset tersebut dalam pernyataan kekayaannya saat terpilih sebagai anggota
parlemen tahun 2009. Delapan bulan kemudian, ia menjual 50% sahamnya di Wintris
kepada istrinya dengan seharga $1. Gunnlaugsson dituntut mengundurkan diri,
namun ia mengumumkan lewat siaran langsung bahwa ia tidak akan mundur karena
pengungkapan Panama Papers. Ia menyebut Panama Papers "bukan hal
baru". Gunnlaugsson mengaku tidak melanggar hukum apapun, dan istrinya
tidak diuntungkan oleh keputusannya.
Tokoh terkenal yang
berhubungan dengan badan sepak bola dunia, FIFA, adalah mantan Presiden
CONMEBOL Eugenio Figueredo, mantan Presiden UEFA Michel Platini, mantan
Sekretaris Jenderal FIFA Jérôme Valcke, dan mantan pesepakbola Argentina Lionel
Messi. Pemeran India Amitabh Bachchan dan Aishwarya Rai Bachchan juga tercantum
dalam Panama Papers menurut The Indian Express .
Perusahaan
Mossack Fonseca mengelola
banyak perusahaan selama bertahun-tahun. Jumlah perusahaan aktif yang dikelola
mencapai puncaknya, 80.000 perusahaan, pada tahun 2009. Lebih dari 210.000
perusahaan di 21 negara muncul di Panama Papers. Lebih dari separuhnya didirikan
di Kepulauan Virgin Britania Raya dan sisanya di Panama, Bahama, Seychelles,
Niue, dan Samoa. Selama sekian tahun, Mossack Fonseca menangani klien di lebih
dari 100 negara; sebagian besar perusahaan berasal dari Hong Kong, Swiss,
Britania Raya, Luksemburg, Panama, dan Siprus. Mossack Fonseca bekerja sama
dengan lebih dari 14.000 bank, badan hukum, notaris, dan pihak lainnya untuk
mendirikan perusahaan, yayasan, dan trust sesuai pesanan klien. Lebih dari 500
bank mendaftarkan hampir 15.600 perusahaan cangkang bersama Mossack Fonseca.
HSBC dan rekan-rekannya mendirikan lebih dari 2.300 perusahaan cangkang. Dexia
(Luksemburg), J. Safra Sarasin (Luksemburg), Credit Suisse (Kepulauan Channel),
dan UBS (Swiss) masing-masing mengajukan pendirian kurang lebih 500 perusahaan
cangkang untuk kliennya, sedangkan Nordea (Luksemburg) mengajukan pendirian 400
perusahaan.
Bocoran
Lebih dari satu tahun
sebelum dokumen Panama dibocorkan, surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung
menerima dokumen terkait Mossack Fonseca dari satu sumber anonim. Harian ini
mulai menerima material dalam jumlah besar; dalam kurun satu tahun, mereka
memperoleh data berukuran 2,6 terabita berisi dokumen Mossack Fonseca tentang
214.488 perusahaan luar negeri milik pejabat pemerintahan. Bocoran ini terdiri
dari 11,5 juta dokumen yang dibuat antara tahun 1970-an dan akhir 2015 oleh
Mossack Fonseca.
Para wartawan
berkomunikasi dengan sumber lewat saluran terenkripsi karena ia ingin
identitasnya tidak diketahui: "Ada dua syarat. Nyawa saya terancam. Obrolan
kita harus terenkripsi. Kita tidak boleh bertemu sama sekali." Wartawan
Süddeutsche Zeitung Bastian Obermayer menyatakan bahwa sumbernya memutuskan
untuk membocorkan dokumen tersebut karena ia menganggap Mossack Fonseca
bertindak secara tidak etis. Menurutnya, "sumber mengira bahwa kantor
hukum di Panama ini membahayakan dunia, dan sumber ingin mengakhirinya. Itu
salah satu motivasinya."
International Consortium
of Investigative Journalists memimpin penelitian dan peninjauan dokumen. Mereka
mengerahkan wartawan dan staf The Guardian, BBC England, Le Monde, Sonntags
Zeitung, Falter, dan La Nación serta stasiun TV Jerman Norddeutscher Rundfunk
dan Suddeutscher Rundfunk dan stasiun TV Austria ORF. Tim wartawan awalnya
bertemu di Munich, Lillehammer, London, dan Washington, D.C., untuk menyusun
penelitian mereka. Datanya kemudian disebarkan dan dianalisis oleh kurang lebih
400 wartawan di 107 organisasi media di lebih dari 80 negara. Setelah lebih
dari satu tahun, laporan berita pertama berdasarkan dokumen ini beserta 149
berkas dokumennya diterbitkan tanggal 3 April 2016. Daftar lengkap perusahaan
yang terlibat akan dirilis pada awal Mei 2016.
Ukuran dokumen yang
dibocorkan ini mengalahkan Wikileaks Cablegate (1,7 GB), Offshore Leaks (260
GB), Lux Leaks (4 GB), dan Swiss Leaks (3,3 GB). Data bocoran ini terdiri dari
surat elektronik, berkas PDF, foto, dan berkas pangkalan data internal Mossack
Fonseca. Semua data diterbitkan mulai tahun 1970-an sampai musim semi 2016.
Panama Papers mencantumkan nama 214.000 perusahaan. Terdapat folder untuk
setiap perusahaan cangkang (shell company) yang berisi surel, kontrak,
transkrip, dan dokumen pindaian. Bocoran ini terdiri dari 4.804.618 surel,
3.047.306 berkas format pangkalan data, 2.154.264 PDF, 1.117.026 foto, 320.166
berkas teks, dan 2.242 berkas berformat lain.
Semua data ini harus
diindeks secara rapi. Pengindeksan dilakukan menggunakan perangkat lunak
berbayar bernama Nuix yang juga dipakai oleh para penyidik internasional.
Dokumen menjalani proses OCR oleh komputer berkecepatan tinggi agar datanya
dapat dibaca dan dicari secara digital. Daftar tokoh penting diperiksa ulang
dengan dokumen yang diproses tadi. Tahap selanjutnya adalah menghubungkan
tokoh, peran, arus uang, dan keabsahan strukturnya.
Tanggapan Mossack Fonseca
Menjawab pertanyaan The
Miami Herald dan ICIJ, Mossack Fonseca merilis pernyataan pers sepanjang 2.900
kata. Intinya, Mossack Fonseca mengakui adanya rezim hukum dan kepatuhan di
seluruh dunia yang membatasi kemampuan individu untuk memanfaatkan perusahaan
luar negeri sebagai sarana menghindari pajak dan merahasiakan identitas.
Mossack Fonseca secara spesifik mengutip protokol FATF (bagi perusahaan dan
lembaga keuangan di sebagian besar negara di dunia) yang mewajibkan identitas
pemilik sejati semua perusahaan (termasuk perusahaan luar negeri) sebelum
membuka rekening dan melakukan transaksi bisnis.
Dalam catatan redaksi,
The Miami Herald menulis bahwa pernyataan Mossack Fonseca "tidak membahas
kegagalan uji tuntas yang diungkap para wartawan".
Pada tanggal 4 April
2016, Mossack Fonseca mengeluarkan pernyataan berikut: "Masyarakat tidak
begitu paham dengan industri kami. Sayangnya, rentetan artikel berita seperti
ini hanya akan membuat masyarakat bingung. Kenyataannya seperti ini: meski kami
menjadi korban pencurian data, tak satupun dokumen yang diperoleh secara ilegal
ini menunjukkan bahwa tindakan kami ilegal, dan kenyataan ini sesuai dengan
reputasi global yang telah kami bangun selama 40 tahun terakhir di Panama.
Tidak ada orang yang bersedia barangnya dicuri, dan kami berusaha sebisa
mungkin agar pihak yang melakukannya dihukum seadil-adilnya. Sementara itu,
kami akan tetap melayani para klien kami dan membantu masyarakat di lingkungan
kantor cabang kami di seluruh dunia seperti biasa." Pendiri Mossack
Fonseca, Ramón Fonseca Mora, mengatakan kepada CNN bahwa informasi yang
diterbitkan penuh kesalahan dan pihak yang dikutip ICIJ "bukan dan tidak
pernah menjadi klien Mossack Fonseca." Firma ini merilis tanggapan yang lebih
panjang kepada ICIJ.
Dalam sebuah wawancara,
Jürgen Mossack dan Ramón Fonseca, mengatakan: "Nasi sudah menjadi bubur.
Sekarang kami harus menangani dampaknya."
Dampak
Gerard Ryle, direktur
International Consortium of Investigative Journalists, mengatakan bahwa bocoran
ini adalah "kejutan terbesar bagi industri ekonomi bawah tanah karena
jumlah dokumen yang dibocorkan sangat banyak."Bocoran ini dijuluki sebagai
"bocoran terbesar dalam sejarah jurnalisme data" oleh Edward Snowden.
Micah White, pendiri
Occupy, mengatakan, "Ini adalah kesempatan baru untuk menguji keberhasilan
aktivisme bocoran (leaktivism). ... Panama Papers diteliti oleh ratusan
wartawan internasional tepercaya yang telah merahasiakannya selama satu tahun.
Inilah profesionalisasi leaktivisme global. Bocoran amatir ala WikiLeaks sudah
ketinggalan zaman."
Dana Moneter
Internasional memperkirakan pada Juli 2015 bahwa perubahan laba oleh perusahaan
multinasional merugikan negara-negara berkembang sebesar $213 miliar (UGX710
triliun) per tahun, hampir 2% pendapatan nasional mereka.
Ramon Fonseca mengatakan
bahwa bocoran ini bukan "kerjaan orang dalam" dan peladen (server)
perusahaan ini diretas dari luar negeri. Mossack Fonseca telah mengajukan
keluhan kepada jaksa umum Panama
Reaksi dan investigasi
resmi
Australia
Australian Tax Office
langsung mengumumkan akan menyelidiki 800 warga pembayar pajak di Australia
yang menjadi klien Mossack Fonseca. Mereka juga menyatakan bahwa beberapa kasus
dapat dilimpahkan ke Serious Financial Crime Task Force.
India
Selebriti India seperti
Amitabh Bachchan dan Aishwarya Rai Bachchan tercantum namanya dalam Panama
Papers. Perdana Menteri India Narendra Modi memerintahkan penyelidikan
menanggapi laporan tersebut.
Selandia Baru
Departemen Pendapatan
Dalam Negeri Selandia Baru mengatakan bahwa mereka berusaha mendapatkan
informasi tentang warga pembayar pajak di negara itu yang menjadi klien Mossack
Fonseca.
Swedia
Otoritas Pengawas
Keuangan Swedia menyatakan akan menyelidiki Nordea, salah satu lembaga keuangan
terbesar di kawasan Nordik, setelah Panama Papers mengungkapkan bahwa cabangnya
di Luksemburg membantu pendirian 400 perusahaan luar negeri untuk
klien-kliennya. Menteri Keuangan Magdalena Andersson menyebut tindakan
perusahaan tersebut "jahat" dan "tak dapat diterima sama
sekali".
Ukraina
Setelah pengungkapan
penghindaran pajak oleh Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Oleh Lyashko, ketua
Partai Radikal, meminta anggota parlemen merintis proses pemakzulan Poroshenko.
Skandal ini muncul di tengah-tengah perseteruan politik antara blok Poroshenko
dan partai Perdana Menteri Arseniy Yatsenyuk yang sudah berlangsung selama
beberapa bulan; kedua kubu saling melempar tuduhan korupsi terhadap satu sama
lain.
Britania Raya
Jennie Granger, juru
bicara otoritas pajak Britania Raya, HM Revenue and Customs (HMRC), mengatakan
bahwa organisasinya sudah menerima "banyak sekali informasi tentang
perusahaan luar negeri, termasuk di Panama, dari berbagai sumber yang saat ini
sedang menjalani penyelidikan intensif". Ia juga mengatakan bahwa ICIJ
sudah diminta untuk merilis semua datanya kepada HMRC.
Indonesia
Terdapat 803 nama
pemegang saham, 10 perusahaan, 28 perusahaan yang diciptakan, dan 58 nama pihak
terkait yang disebutkan dalam dokumen Panama Papers. Beberapa nama pengusaha
yang disebut dalam dokumen tersebut antara lain pengusaha minyak, Riza Chalid,
pengusaha Sandiaga Uno, hingga buronan Kejaksaan Agung, Djoko S. Tjandra.
Menyikapi beredarnya nama-nama pengusaha tersebut, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan
Djalil mengatakan, jika ada yang menghindari pajak, maka negara akan mengejar
pajaknya.
Motif Pengusaha ke Negeri
Surga Pajak
Panama Papers adalah
puncak gunung es dari segala permasalahan pajak di dunia, khususnya Indonesia.
setidaknya ada tiga alasan para pebisnis tersebut memilih membangun bisnisnya
di negara tax havens. (Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation
(CITA) Yustinus Prastowo pada Tempo.co 9/4/2016).
Pertama, pengusaha memang
murni melakukan aksi korporasi di Panama. Biasanya mereka memilih negara tax
havens karena administrasinya mudah. Apalagi jika digunakan untuk menjual
obligasi, membeli saham, atau melakukan ekspansi bisnis.
Kedua, para pengusaha
memang membangun bisnis mereka di sana untuk menghindari pajak, sehingga
perusahaan bisa lebih efisien. Karena, mereka hanya dibebankan biaya pajak yang
murah.
Ketiga, pengusaha
tersebut mendirikan bisnis di Panama atau negara tax havens lainnya secara
sengaja untuk menyembunyikan aset dari hasil bisnis ilegal, seperti korupsi.
Motif ini jelas melanggar hukum.
Panama Papers dan Praktik
Penghindaran Pajak
Berdasarkan yang saya
kutip dari CNN Indonesia 12/04/2016, Boleh jadi laporan bernama Panama Papers
dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menjadi momok
bagi pejabat publik dunia, politisi, kaum superkaya, dan pesohor yang namanya
disebut dalam dokumen tersebut.
Pasalnya, dokumen
tersebut mengungkap rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku tidak
terbuka, tidak etis, atau tidak patut dari para pejabat publik dunia, politisi,
dan kalangan superkaya.
Informasi yang selama ini
sangat rahasia, tiba-tiba bocor dan menjadi konsumsi publik. Lebih dari 214.000
informasi perusahaan cangkang (shell company) yang terdaftar di 21 negara suaka
atau surga pajak (tax havens countries) diungkap dalam bocoran dokumen terbesar
sepanjang sejarah tersebut.
Laporan ICIJ menjelaskan
bagaimana para pejabat, politisi, dan kaum superkaya melindungi
(menyembunyikan) kekayaannya melalui pendirian perusahaan cangkang di
negara-negara surga pajak.
Tak pelak, dokumen
tersebut menimbulkan berbagai macam reaksi di seluruh dunia. Di Islandia,
Panama Papers telah “memakan korban” dengan mundurnya Perdana Menteri Sigmundur
Gunnlaugsson karena namanya dikaitkan dengan kepemilikan salah satu perusahaan
cangkang.
Australia mulai melakukan
investigasi atas 800 perusahaan dan perorangan yang namanya tercantum dalam
dokumen tersebut. Demikian juga negara-negara lain seperti India, Prancis,
Italia, dan Selandia Baru.
Bagaimana Perilaku
Akuntansi di Indonesia menyikapi Panama Papers?
Data Panama Papers menjadi informasi tambahan dalam pengujian
kepatuhan pembayaran pajak, melengkapi data yang sudah dimiliki oleh Direktorat
Jenderal Pajak.
Sumber :
https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/078759803/ini-daftar-pengusaha-indonesia-dalam-panama-papers
http://numegi.blogspot.co.id/2016/05/perlakuan-akuntansi-di-indonesia-dalam.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar